Kode Tender 7062013
Nama Tender Belanja jasa keamanan kantor
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
18911408Belanja jasa keamanan kantorAPBD
Tanggal Pembuatan 03 Januari 2019
Keterangan
Tahap Tender Saat ini Tender Sudah Selesai
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta
Satuan Kerja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kategori Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp 527.732.825,00 Nilai HPS Paket Rp 527.210.491,50
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • PP Tanjung Adikarto - Kulon Progo (Kab.)
  • PPP Sadeng, Songbanyu, Girisubo - Gunung Kidul (Kab.)
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis IjinKlasifikasi
Surat Ijin Usaha SIUP atau Nomor Induk Berusaha NIBMemiliki Surat Ijin Usaha SIUP atau Nomor Induk Berusaha NIB Bidang Usaha Jasa Keamanan Kualifikasi Kecil yang masih berlaku
Surat Ijin OperasionalMemiliki Surat Ijin Operasional Pengerah Tenaga Kerja dari Disnakertrans DIY atau KP2TSP
Surat Ijin RekomendasiMemiliki Surat Izin Rekomendasi dari Polda DIY
Surat Ijin Penyediaan Tenaga KeamananMemiliki Surat Izin Penyediaan Tenaga Keamanan dari POLRI
TDPMemiliki TDP yang masih berlaku
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

a. Penyediaan jasa pada divisi jasa pendukung 85 paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompokgrup jasa penyelidikan dan keamanan 852paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

Memiliki Akta Pendirian Badan Usaha dalam bentuk PT yang mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai bidang usahanya
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, perjanjian sewa, atau surat keterangan domisili.
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk KTP.
Pernyataan Pakta Integritas yang berisi a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b. Akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata danatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Peserta Tender 17 peserta