Informasi Paket
Kode Paket 18228013
Nama Paket Pengadaan Tata Pamer Interior Museum Sejarah Purbakala Pleret Paket Batal
Alasan Pembatalan Pembatalan Dilakukan karena Kesalahan Penggunakan Akun PPK dalam pembuatan paket pengadaan. Berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 146/Pem.D/UP/D.4 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 15 Juni 2022 untuk kegiatan Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, kepala bidang yang sebelumnya Tri Agus Nugroho diubah menjadi Budi Husada.
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
31955843 Pengadaan Tata Pamer Interior Museum Sejarah Purbakala Pleret APBD
Tanggal Pembuatan 21 Juni 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta
Satuan Kerja DINAS KEBUDAYAAN
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 197.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 196.666.193,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • DIY - Yogyakarta (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi<br/>
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan KBLI - 41019 Izin Usaha Jasa Konstruksi [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak - [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)dengan perhitungan:SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)
Peserta Non Tender 1 peserta