LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Paket

18249013

Nama Paket

Pengadaan Jasa Konsultasi non Konstruksi berupa Kajian Kebijakan Bidang PP dan PA sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
33288492	Pengadaan Jasa Konsultasi non Konstruksi berupa Kajian Kebijakan Bidang PP dan PA sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	APBD

Tanggal Pembuatan

22 Juni 2022

Tahap Paket Saat Ini

Penandatanganan Kontrak

K/L/PD

Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta

Satuan Kerja

SEKRETARIAT DAERAH DIY

Jenis Pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung

Tahun Anggaran

APBD 2022

Nilai Pagu Paket

Rp. 77.248.000,00

Nilai HPS Paket

Rp. 77.200.000,00

Jenis Kontrak

Lumsum

Lokasi Pekerjaan

Kepatihan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta - Yogyakarta (Kota)

Syarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU	JASA STUDI, PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Memiliki TDP atau NIB

Memiliki NPWP

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

1 tahun sebelumnya

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Manajerial

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Ahli Bidang Hukum	minimal S1 Bidang Hukum	minimal 3 tahun	Tim Leader

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian/Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Ahli Bidang Psikologi	minimal S1 Bidang Psikologi	minimal 1 tahun	Tenaga Ahli
Tenaga Ahli Bidang Sosial	minimal S1 Bidang Sosial	minimal 1 tahun	Tenaga Ahli
4. Tenaga Ahli Bidang Manajemen Kebijakan Publik	minimal S1 Bidang Manajemen Kebijakan Publik	minimal 1 tahun	Tenaga Ahli

Peserta Non Tender

1 peserta